Penutupan Tempat Hiburan Dapat Timbulkan Gejolak Sosial

Suara Purwokerto - Meski Bupati  Banyumas Ir Ahmad Husen mengatakan bahwa  rencana penutupan tempat hiburan di Banyumas selama bulan puasa masih dikaji oleh tim dan belum dikeluarkan  surat edaran, namun pernyataan bupati  tersebut telah mengundang reaksi beberapa pihak.

Keberadaan Karaoke diatur dalam Perda No . 3  Tahun  2010 tentang Pariwisata. Dalam perda tersebut karaoke adalah bagian dari kepariwisataan dalam  hal jasa tempat utk menyanyi dan penyedia lagu dan peralatannya, menyediakan makanan ringan dan minuman ringan. Sangatlah tdk bijak apabila usaha tempat karaoke diasumsikan dengan  hal   hal yang terkait dengan kemaksiatan. Seandainya ada tempat karaoke melanggar aturan perda tsb tentunya harus ditindak.Hal ini disampaikan Yoga Sugama ,Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas yang dihubungi suarapurwokerto sore ini (25/5).

  Apabila memang benar  Bupati akan mengeluarkan kebijakan menutup total tempat karaoke pada  bulan  puasa saya yakin hal itu akan menjadi pemicu  gejolak sosial. Pada nyatanya dan sesuai yang diatur pada  perda yang berlaku usaha jasa tempat karaoke tidak  kontra produktif dengan  etika sosial dan tidak  kontradiktif dengan  kearifan lokal. kata Yoga.

Ia mengilustrasikan bahwa ada 24 tempat karaoke dimana rata - rata  memperkerjakan sedikitnya 30 orang dengan  kurang lebih total yang  bekerja di tempat karaoke 720 orang.

Mau dikemanakan dan mau diapakan nasib mereka? Dibelakang mereka ada istri/suami dan anak mereka bergantung pada pekerjaan di tempat jasa karaoke. Relevansi dan dasar hukumnya apa? Siapa yg akan menanggung gaji / penghasilan para pekerja, apalagi jelang hari raya idul fitri dan pendaftaran siswa baru? sambung Yoga Sugama.Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa  rata-rata para pekerja adalah mereka yang baru berumah tangga dan masih berpenghasdilan UMR.

Sebuah kebijakan menurut saya harus menjunjung tinggi  sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia katanya.