Suara Purwokerto

Lingkar Purwokerto

Pengurus Himpaudi Banyumas Mengadu ke DPRD, Perjuangkan Kesamaan Hak dan Kesejahteraan

Kamis, 6 Februari 2025 08.10 WIB

Pengurus Himpaudi Banyumas Mengadu ke DPRD, Perjuangkan Kesamaan Hak dan Kesejahteraan

Suara Purwokerto - Kalangan guru non formal dan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesian (HIMPAUDI) Daerah Banyumas melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD, Rabu 5 Februari 2025. Mereka minta dukungan dari wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengawal dan meneruskan aspirasi, terkait status mereka yang belum diakui oleh pemerintah. Saat mengadu ditemui langsung Ketua DPRD Banyumas Subagyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Sarno dan Kasi PAUD Yessi Ikayani.

Ketua Himpaudi Kabupaten Banyumas, Ina Yukawati menuturkan, pemerintah sejauh ini belum mengakui status para guru non formal ini. Hal tersebut dilihat dari gaji dan status mereka sebagi guru masih terganjal di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sementara saat menjadi guru dan pengelola PAUD dituntut aturan pendidikan yang sama dengan guru PAUD  Formal.

"Kami dari Himpaudi baru mendapat gaji dari APBD yang besarnya Rp.150 ribu. Dan itu baru sebagian dari 1.700 san lebih," katanya.

Mereka pun harus bekerja secara profesional dengan kompetensi standar S1 dan linier.

"Meski semua ketentuan dari pemerinath sudah dipenuhi, tapi perhatian dan hak kesamaan kami sebagai guru masih ada dikotomi. Pemerintah mengakuinya yang mengajar di tingkatan TK, sementara yang di PAUD tidak dianggap sebagai guru," keluh ketua Himpaudi saat mengadu ke ketua DPRD.

Menurutnya, saat ini guru non formal juga resah karena di Permen PAN-RB, ada wacana ke depan, pendidikan tingkat pertama wajib TK. Kalau sekarang masih berlaku wajib PAUD.

"Kalau wajib PAUD, kami masih dianggap, tapi kalau nanti wajib TK, ya posisi kami sudah tidak dianggap atau diakui," ujarnya.

Pihaknya berharap DPRD Banyumas bisa membantu menyuarakan ke DPR RI di Komisi X.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Subagyo langsung memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat koordinasi terkait gaji dan lainya. Meski setiap tahunnya Pemkab Banyumas telah membantu sarana prasana PAUD seperti pembangunan gedung maupun sarana lain seperti laptop dan lainya.

"Kita akan dukung melalui jalur dana aspirasi temen-temen DPRD selama ini juga sudah banyak, sementara untuk komunikasi ke Pusat kami juga siap untuk menyampaikan aspirasi Himpaudi," pungkas wakil rakyat asal Jatilawang.

Penulis: Parsito

Editor: Afida

Berita Terkait

Suara Purwokerto adalah portal berita terpercaya yang menyajikan informasi terkini tentang berbagai topik penting di kawasan Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Dapatkan berita terbaru mengenai peristiwa lokal, ekonomi, politik, budaya, hiburan, dan wisata. Kami memberikan informasi yang relevan dan up-to-date setiap harinya, mulai dari berita nasional hingga cerita-cerita inspiratif yang hadir dari masyarakat sekitar.

Sebagai portal berita yang fokus pada perkembangan daerah, kami menghadirkan berita Purwokerto yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari wisata yang mempesona di Jawa Tengah, kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan warga, hingga berita-berita hiburan yang menghibur. Suara Purwokerto berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya bagi pembaca di seluruh Indonesia.

Selain menyajikan berita-berita lokal, Suara Purwokerto juga menjadi tempat bagi kolom opini, artikel budaya, serta liputan mendalam tentang kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dengan berita hari ini yang selalu up-to-date, kami memastikan pembaca selalu mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ikuti terus perkembangan terbaru dan jadilah bagian dari komunitas pembaca setia kami di Suara Purwokerto.

Logo Suara PurwokertoVersion: 1.27.5-jkW9uWS8UoVSOuUGuGPyu