Dekatkan Pelayanan Kepegawaian kepada ASN, BKPSDM Kabupaten Banyumas Hadirkan Program Jempol Serasi

Suara Purwokerto - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas menghadirkan layanan kepegawaian bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui program Jemput Bola Serap Aspirasi (JEMPOL SERASI) yang menyasar seluruh wilayah kecamatan pada 2026.

Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menyampaikan program tersebut menjadi terobosan pelayanan kepegawaian agar ASN lebih mudah mengakses layanan secara dekat, cepat dan terintegrasi.

“ini upaya kami mendekatkan pelayanan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang manajemen kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,” kata Eko, Jumat (19/06/2026).

Eko mengungkapkan Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan menyebar ke berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas, sehingga ASN dapat memperoleh informasi dan layanan kepegawaian secara lebih mudah dan langsung dari BKPSDM.

“Pada kenyataannya masih banyak ASN yang kurang paham tentang aturan kepegawaian. Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan para ASN. Selain memberikan sosialisasi terkait berbagai layanan kepegawaian, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berdiskusi dan menampung berbagai masukan maupun permasalahan yang dihadapi ASN di lapangan,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, didampingi para kepala bidang serta sejumlah pegawai BKPSDM, hadir langsung untuk memberikan penjelasan sekaligus berdialog dengan para ASN.

Berbagai materi kepegawaian disampaikan dalam kegiatan tersebut, antara lain terkait kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan, pengembangan kompetensi ASN, pembaruan data melalui aplikasi MyASN, pengelolaan kinerja pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga ketentuan mengenai hukuman disiplin.

Dalam kesempatan itu, Eko juga menegaskan pentingnya presensi bagi ASN. Eko menuturkan, saat ini layanan presensi ASN sudah menggunakan perangkat berbasis aplikasi yakni simpatik terintegrasi. Selain memberikan kemudahan bagi pegawai dalam melakukan presensi, sistem yang terintegrasi juga mendukung penyediaan data kehadiran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian.

“Presensi merupakan kewajiban semua ASN, kita sudah punya perangkat simpatik integrasi yang memudahkan ASN melakukan presensi. Jangan sampai ASN tidak melakukan presensi apalagi sampai bolos kerja, sanksinya tentunya berat bisa sampai pemberhentian,” ungkapnya.

Eko menjelaskan, keunggulan lain dari penggunaan Aplikasi Simpatik Integrasi adalah kemudahan akses dan penyajian informasi yang lebih cepat, sehingga dapat membantu perangkat daerah dalam mengelola administrasi kepegawaian secara lebih efisien.

“Dengan sistem yang terintegrasi, data kehadiran ASN menjadi lebih akurat dan dapat dipantau secara aktual. Hal ini mendukung peningkatan disiplin pegawai sekaligus mempermudah proses monitoring oleh pimpinan,” ujarnya.