Wujudkan Layanan Pengobatan yang Utuh Bagi Masyarakat, Wabup Lintarti Dorong Kepatuhan RKO

Suara Purwokerto -

Banyumas – Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menekankan penyelenggaraan program Universal

Health Coverage (UHC) di Banyumas harus diikuti dengan kesiapan sistem pelayanan yang kuat dan

responsif. Untuk itu peran Rencana Kebutuhan Obat (RKO) menjadi sangat krusial sebagai fondasi utama

dalam menjamin ketersediaan obat di faskes, sehingga masyarakat mendapatkan layanan pengobatan yang

utuh. Hal tersebut Ia ungkapkan dalam acara Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Kepatuhan RKO yang

digelar Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas pada Rabu (22/4/2026) di Hotel

Aston Purwokerto. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petugas Puskesmas, Unit Perbekalan Alat Kesehatan

dan Farmasi (UPKF), serta Rumah Sakit, Klinik, dan Apotek yang bekerja sama dengan BPJS di Banyumas.

Menurut Lintarti, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah memperkuat komitmen dalam

mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai ikhtiar besar agar seluruh masyarakat Banyumas

benar-benar mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah cepat dan tanpa hambatan. Namun

demikian, pihaknya menyadari bahwa keberhasilan UHC harus diikuti dengan kesiapan sistem pelayanan

yang kuat dan responsif.

“Jangan sampai aksesnya sudah kita buka lebar, tetapi pelayanan di lapangan justru tidak mampu menjawab

kebutuhan masyarakat,” ungkapnya

Untuk itu Ia menuturkan bahwa peran RKO menjadi sangat krusial sebagai fondasi utama dalam menjamin

ketersediaan obat di faskes.

“Ketika RKO disusun dengan baik, dilaporkan secara disiplin, dan dievaluasi secara tepat, maka kita sedang

memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang berobat benar-benar mendapatkan pelayanan yang

utuh,” tandasnya

Dihadapan para peserta, Lintarti juga mengaskan kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan RKO bukan

hanya kewajiban administratif, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.

Ia mengimbau kepada para fasilitas kesehatan yang hingga saat ini masih belum menyampaikan RKO agar

segera ditindaklanjuti. Hal tersebut mengingat apabila pelaporan RKO terlambat atau tidak sesuai, maka

perencanaan akan menjadi tidak tepat, sehingga distribusi obat bisa terganggu dan pada