DPRD Jawa Tengah Gelar FGD "Bedah APBD" di Purwokerto: Komunikasi Kunci Pengawasan Efektif

Suara Purwokerto - Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan PERDA dengan tema "Bedah APBD" di Aula Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jumat malam (10/10/2025).

Acara yang berlangsung pukul 19.00 WIB ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Bambang Hariyanto Baharudin (Ketua Komisi C DPRD Jateng), Dr. Edi Santoso, S.Sos., M.Si (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED), dan Dr. Barid Hardiyanto (Manajer Program LPPSLH Purwokerto). Sementara moderator acara dipercayakan kepada Saladin Ayyubi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Banyumas Raya.

Bambang Hariyanto Baharudin—yang akrab dipanggil Mas BHB, mengajak masyarakat turut serta dalam pengawasan APBD, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. “Ini anggaran rakyat diperuntukkan bagi masyarakat, jadi harus diawasi Bersama,” ujar politisi senior PDIP tersebut.

Dalam paparannya, Dr. Edi Santoso menekankan pentingnya peran komunikasi dalam pengawasan Perda APBD. "Komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan pengawasan melalui koordinasi, transparansi, dan partisipasi publik," ujar dosen UNSOED tersebut.

Menurut Edi, pengawasan APBD yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Tiga pilar utama yang harus dikuatkan adalah transparansi (keterbukaan informasi APBD), kolaborasi (sinergi antar stakeholder), dan partisipasi (keterlibatan masyarakat).

Dr Barid Hardiyanto mengingatkan potensi kebocoran anggaran yang selalu jadi ancaman. “Bahkan sebelum isu implementasi, kita harus kritis terhadap anggaran yang ada. Angka 24 triliun itu, bagi saya kecil nilainya. Coba bandingkan dengan nilai korupsi pada kasus timah yang melibatkan suami artis itu. Angkanya sampai 200 triliun,” ujar aktivis LSM ini.

Kegiatan ini, menurut Mas BHB, merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya APBD, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah.