Pemkab Banyumas Sertakan RT, RW dan BPD Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Suara Purwokerto - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara simbolis menyerahkan dan meresmikan kepesertaan Ketua RT, Ketua RW, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Jumat 10 Oktober 2025 di Pendopo Sipanji Purwokerto. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades) Banyumas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto Muhamad Ramdhoni, serta para tamu undangan lainnya.

Kepala Dinsospermades Hirawan Danan Putra melaporkan bahwa program ini mencakup seluruh wilayah Banyumas yang terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan.

"Rinciannya adalah Ketua RT seluruhnya 11.017 orang, RT Desa 9.747 orang dan RT Kelurahan 1.270 orang. Sedangkan Ketua RW sebanyak 2.686 orang, RW Desa 2.437 dan RW Kelurahan 249 orang serta anggota BPD sebanyak 2.495 orang," katanya.

Hirawan menambahkan bahwa data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinsos Permades bersama BPJS Ketenagakerjaan pada 16–18 September 2025 sebagai bagian dari proses administrasi kepesertaan.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto Muhamad Ramdhoni mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru sekitar 30% pekerja di Indonesia yang terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, menyisakan lebih dari 70% yang belum terlindungi.

"Melalui perluasan program ini, kami berharap para perangkat desa dan kelurahan juga dapat menjadi agen informasi untuk mendorong pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, dan UMKM ikut dalam program ini," jelasnya.

Program ini didasari oleh Instruksi Presiden yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada perangkat masyarakat.

Kepala BPJS menambahkan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan utama melalui dua skema jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu memberikan biaya perawatan jika peserta mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas, termasuk risiko kerja tinggi seperti pada penyadap nira (penderes) serta Jaminan Kematian (JKM) yaitu santunan kematian sebesar Rp42 juta dan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi.

Bupati Sadewo menegaskan bahwa peran Ketua RT, RW, dan anggota BPD sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka, seluruh Ketua RT, RW, dan BPD di Kabupaten Banyumas didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan ini adalah bentuk kehadiran negara melalui pemerintah daerah untuk memastikan para perangkat masyarakat mendapat jaminan sosial atas risiko kerja yang mereka hadapi," ujar Sadewo.

Bupati menambahkan sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp.970.172.000 untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama empat bulan. Ke depan, insentif Ketua RT dan RW juga akan ditingkatkan pada Tahun 2026 insentif naik menjadi Rp150.000 dan sebelum 2029 kita targetkan meningkat menjadi Rp250.000.

"Peningkatan ini merupakan bagian dari program prioritas Trilas kami Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Saya berharap program ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjadi motivasi bagi para Ketua RT, RW, dan anggota BPD untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi," lanjutnya

Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Banyumas.

“Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di garda terdepan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan,” pungkas Sadewo.