Pemkab Banyumas Gelar Rakor dan Evaluasi Pasca Demonstrasi

Suara Purwokerto - Gelombang demonstrasi yang terjadi baru-baru ini di wilayah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pada Kamis, 11 September 2025, bertempat di Aula Wisma Waskita Bakesbangpol. Turut hadir pada kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kesra sekda Kabupaten Banyumas Nungky Harry Rachmat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Eko Heru Surono, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri, Kemendagri Sahrulyadi, Perwira Seksi Intelijen Kodim 0701/Banyumas, Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Banyumas, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas, Kasatpol PP Banyumas, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa Banyumas, Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, Staf Subdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri.

Rapat tersebut menyoroti tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta langkah-langkah konkret yang diambil Pemkab dalam menangani dampak unjuk rasa, termasuk kerusakan fasilitas umum dan keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nungky Harry Rachmat, bersama Kepala Bakesbangpol Banyumas, menegaskan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah-langkah cepat dan strategis.

“Kami tidak tinggal diam. Setelah demonstrasi kemarin, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan untuk mendata seluruh kerusakan dan menyiapkan langkah-langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang di Banyumas,” ujarnya.

Langkah awal yang diambil adalah deklarasi damai melalui doa bersama lintas agama, sebagai simbol komitmen menjaga kerukunan dan mempererat persatuan antar elemen masyarakat.

Sebagai respon terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, Pemkab juga menyelenggarakan pasar murah, dengan menyediakan beras bersubsidi agar kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Selain penanganan pasca-aksi, Pemkab juga menerbitkan surat edaran terkait penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Tak hanya itu, diterbitkan pula surat antisipasi terhadap potensi dampak lanjutan dari aksi unjuk rasa, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum.

“Perbaikan terhadap fasilitas kantor dan sarana umum yang mengalami kerusakan juga segera dilakukan, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tambah Nungky.

Salah satu temuan penting dari evaluasi ini adalah keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa yang bersifat anarkis. Oleh karena itu, Pemkab menilai perlu dilakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, serta menyusun program pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi pelajar, khususnya generasi Z yang dinilai belum sepenuhnya tersentuh oleh program pembinaan.

Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol, Setyo Adi Nugroho, menambahkan bahwa Pemkab mengusulkan pengalokasian anggaran khusus untuk pendidikan politik bagi pelajar, guna membentuk pemahaman politik yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab sejak dini.

“Kami juga sepakat untuk melibatkan Polres sebagai mitra strategis dalam program pendidikan politik, agar pembinaan ini dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh,” ujarnya.

Langkah lanjutan lainnya mencakup pengaktifan kembali Linmas dan operasionalisasi Siskamling, sebagai bentuk penguatan keamanan berbasis masyarakat. Untuk mendukung hal ini, direncanakan akan dilaksanakan rapat teknis bersama Dinas Sosial terkait optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan program keamanan lingkungan.

Seluruh langkah ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif, memperkuat nilai kebangsaan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas.

Ni Pembayun Wulansari