Mendagri Minta Kepala Daerah Berkoordinasi Wujudkan Pilkada Damai

Juga aparat keamanan yang meliputi TNI dan Polri, serta unsur lainnya. Permintaan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

“Unsur lainnya, seperti tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya juga dapat diajak koordinasi. Sehingga Pilkada serentak 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” kata Mendagri dalam keterangan diterima Suara Purwokerto, Selasa (21/5/2024).

Menurut dia, upaya tersebut harus dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu menciptakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

Tak hanya itu, Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan. Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa.

"Agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih. Mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” ucapnya.

Kepala daerah juga diminta melaporkaan pelaksanaan SE tersebut secara berjenjang kepada Mendagri. Laporan melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.