Menjajaki Kemitraan dengan Nahdlatul Ulama: KPU Kabupaten Banyumas Perkuat Jejaring Kepemiluan

Dalam upaya menjangkau masyarakat Banyumas yang mayoritas beragama Islam, diperlukan strategi pendekatan yang mempertimbangkan karakter sosial, budaya, serta nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Mengutip nubanyumas.com, jumlah warga Nahdliyin di Kabupaten Banyumas mencapai 350.150 jiwa pada 2020. Dengan jumlah tersebut, sekitar seperlima dari pemeluk Islam di Kabupaten Banyumas merupakan warga Nahdliyin. Jaringan keanggotaan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut tersebar di 27 kecamatan dan 366 ranting di tingkat desa/kelurahan.

Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan NU melalui penjajakan perjanjian kerja sama. Kerja sama antara KPU dengan NU sebelumnya sudah terjalin melalui kolaborasi kegiatan yang bersifat insidental, seperti kegiatan sosialisasi dengan narasumber atau peserta dari warga Nahdliyin.

Hari ini, Rabu (12/08/2026), KPU Kabupaten Banyumas berkunjung ke kantor Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Banyumas untuk membahas hal ini. Hadir dalam kesempatan ini Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Rofingatun Khasanah, yang didampingi Anggota KPU Kabupaten Banyumas Sufi Sahlan Ramadhan dan Sidiq Fathoni. Sementara itu, Pimpinan PCNU yang hadir adalah Rais Syuriah, KH. Mughni Labib, dan Wakil Rais Syuriah, KH. Mohammad Roqib dan KH. Ansori, serta Ketua, KH. Imam Hidayat dan Sekretaris, KH. Saridin.

Ophi, sapaan akrab Rofingatun, menyampaikan bahwa upaya menjalin kerja sama ini dalam rangka menjalin kolaborasi untuk menyukseskan Pemilu 2029 mendatang. Ophi menyampaikan bahwa KPU sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas. Kunjungan ke PCNU hari ini merupakan kunjungan pertama dari rangkaian audiensi yang akan dilakukan.

"Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan dalam Pemilu dan Pilkada yang lalu, baik dalam partisipasinya untuk bertugas di badan adhoc hingga dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Untuk selanjutnya, kami ingin mengajukan perjanjian kerja sama untuk memperkuat kolaborasi yang telah dilakukan," terang Ophi.

KH. Imam Hidayat menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga Nahdliyin dalam Pemilu dan Pilkada 2024 dan menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama menyukseskan Pemilu 2029 mendatang. Namun KH. Imam selaku Ketua tetap menyerahkan keputusan kelembagaan ke Rais Syuriah.

"Di NU, terdapat Universitas Nahdlatul Ulama, masyarakat umum, hingga pondok pesantren. Kami siap turut menyukseskan program-program KPU, baik melalui MoU resmi ataupun kegiatan-kegiatan insidentil, baik dalam kegiatan sosialisasi ataupun menyediakan sumber daya manusia (SDM)," ujar KH. Imam.

Sementara itu, Rais Syuriah, KH. Mughni Labib menyatakan persetujuannya untuk menjalin kerja sama secara formal melalui penandatanganan MoU (memorandum of understanding). Menurutnya, PCNU menyerahkan ke KPU bidang-bidang yang akan menjadi lingkup kerja sama, apakah menyasar sekolah, mahasiswa, atau pondok, apakah memanfaatkan jalur formal melalui MWC (majelis wakil cabang) atau ranting NU.

"Saya lebih setuju jika (kerja sama, red) diformalkan dalam bentuk MoU, sehingga (lingkup kerja sama, red) tertuang jelas dan lebih mantap ketika ada acuan," papar KH. Mughni.

Pada kesempatan ini, KPU Kabupaten Banyumas menyerahkan draf perjanjian kerja sama kepada PCNU untuk ditinjau terlebih dahulu. Setelah melalui tahap tinjauan dari kedua pihak, draf perjanjian kerja sama akan disampaikan kepada KPU secara berjenjang untuk dilakukan verifikasi. Draf perjanjian kerja sama yang telah melewati tahap verifikasi selanjutnya akan dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak yakni PCNU Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas. Harapannya, perjanjian kerja sama yang disusun akan mampu memperkuat jejaring kepemiluan dan memperkuat kemitraan antara KPU dan NU. (drt)Suara Purwokerto -