Wagub Jateng Dorong ASN Jadi Teladan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Suara Purwokerto - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya, untuk menjadi teladan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dia telah  menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi, untuk mulai mendata kendaraan milik pegawainnya yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Instruksi tersebut disampaikan Taj Yasin, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa (10/11/2026).

Menurut Taj Yasin, gerakan tersebut juga harus diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/ kota. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan teladan sebelum mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dia menilai, keteladanan aparatur menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ajakan membayar pajak akan lebih mudah diterima, apabila dimulai dari kepatuhan para penyelenggara pemerintahan.

“ASN harus memberikan contoh yang baik, supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.

Taj Yasin juga mengungkapkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah telah mencapai 57 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi terbaik kedua secara nasional.

Dia mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan, untuk terus meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis, dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, masih adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya piutang pajak kendaraan bermotor yang membutuhkan penanganan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.

Karenanya, pendekatan berbasis kewilayahan dinilai penting, karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda. Pemerintah kabupaten/ kota diharapkan mengambil peran aktif, dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.

Dia optimistis, melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat pendapatan daerah. (Humas Jateng)