Wujudkan Transparansi Publik, Ini Upaya Pemprov Jateng

Suara Purwokerto - Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui berbagai kanal informasi dan layanan digital, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memudahkan masyarakat mengakses informasi, sekaligus mengetahui program dan pelayanan yang dijalankan pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab badan pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik diperlukan, agar masyarakat dapat ikut mengawasi program dan pekerjaan pemerintah.

“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan,” kata dia.

Ditambahkan, Pemprov Jateng terus mengembangkan berbagai akses informasi melalui sejumlah layanan digital. Salah satunya aplikasi PPID Mobile yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi juga diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof Dr Margono Soekarjo. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran online, jadwal klinik, dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.

Selain menyediakan akses informasi, Pemprov Jateng juga memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten/ kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas.

Dalam pemaparannya, Taj Yasin juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025. Dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 SKPD atau 74,28 persen telah masuk kategori Informatif. Sementara itu, tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng, seluruhnya telah mencapai kategori Informatif.

Keterbukaan juga diterapkan dalam tata kelola birokrasi, khususnya proses pengisian jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme. Tahapannya meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan. Menurutnya, mekanisme tersebut memastikan pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan, dan tidak membuka ruang praktik titip jabatan.

“Itu membuktikan bahwa keterbukaan benar-benar kami lakukan,” ujar Gus Yasin.

Dia menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi juga telah membuka akses komunikasi dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memperluas ruang partisipasi publik.(Humas Jateng)