MUI Jateng Ingatkan Pemerintah dan Masyarakat, Fenomena LGBT Sudah Mengkhawatirkan

Suara Purwokerto - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengingatkan pemerintah dan masyarakat tentang fenomena perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang kian meningkat dan mengkhawatirkan. Peringatan itu mengemuka dalam Halaqah Ulama MUI se-Eks Karesidenan Semarang di Hotel Tirto Arum, Kendal, Sabtu, (6/9/2025).

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jawa Tengah, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa praktik LGBT kini menyebar semakin masif ke berbagai daerah.

“Aparat keamanan sudah berkali-kali menggerebek pesta gay di sejumlah kota. Konten dan komunitas LGBT di media sosial kian berani terang-terangan melakukan aktivitas dan transaksi seksual. Bahkan, hampir di setiap perguruan tinggi muncul komunitas LGBT melalui grup medsos, merambah pula ke kalangan SMA,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Bidang Fatwa MUI Jateng, Dr H Muh Syaifudin MA, mengingatkan bahwa rambu-rambu Al-Qur’an sudah jelas.

“Surat Al-Ankabut ayat 28, An-Nisa ayat 15, dan Al-A’raf ayat 33, menegaskan larangan perilaku menyimpang. Namun kini fenomena homoseksual, baik gay maupun lesbi, semakin marak. Mereka bahkan menuntut pengakuan dan kesetaraan, termasuk pernikahan sesama jenis atas nama hak asasi manusia,” ungkap doktor alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu.

Karena itu, ia menegaskan kembali pentingnya Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan sebagai pedoman umat.

“Fatwa ini bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga fitrah kemanusiaan, sekaligus memberi arah moral agar umat tidak terjerumus dalam kerusakan,” tandasnya.

Halaqah dibuka oleh Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji, dihadiri Plt Kepala Badan Kesbangpol Jateng, Muslichah Setiasih, SIP, MMG, M.Eng, serta para Ketua MUI kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Semarang.

Dalam sambutannya, KH Ahmad Darodji menegaskan peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah).

“Kondisi negeri ini harus jadi perhatian serius. Pajak rakyat terus naik, sementara gaji pejabat justru ikut naik. UMR Jawa Tengah rata-rata di bawah Rp 3 juta, sedangkan tunjangan dewan, yang dipilih rakyat, malah bertambah. Ulama tak boleh diam,” tegasnya.

Kiai Darodji juga menyoroti perubahan karakter masyarakat. Indonesia dikenal bangsa peramah, kini mudah marah.

"Peran MUI sangat signifikan. Fatwa-fatwa MUI bahkan menjadi inisiator lahirnya UU Perkawinan, UU Haji, Zakat, Wakaf, dan lain-lain,” tandasnya.

Plt Kepala Kesbangpol Jateng, Muslichah Setiasih, menambahkan,

“Kami berharap para ulama turut membantu pemerintah menghadapi panasnya situasi bangsa belakangan ini. Peran ulama sangat dibutuhkan sebagai penyejuk dan penuntun arah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jateng, KH Muhyiddin, menyampaikan hasil Mukernas MUI terkait aturan organisasi.

“MUI adalah tenda besar umat Islam, pemersatu, dan penjaga Islam wasathiyah. Ketua Umum dan Sekretaris Umum tidak boleh dijabat oleh pejabat eksekutif, legislatif, maupun pengurus parpol. Jabatan Ketua Umum dibatasi dua periode, dan jika diperpanjang harus dengan konsultasi ke MUI Provinsi,” jelasnya.

KH Muhyiddin menegaskan kembali ruh perjuangan MUI. Menurutnya peran utama MUI adalah warosatul anbiya, mufti, penggerak amar ma’ruf nahi munkar, ishlah watajdid, sekaligus qiyadatul ummah.

"Islam wasathiyah harus tetap menjadi paradigma gerakan dan napas perjuangan kita,” pungkasnya. (Sumber Agus F)