Tingkatkan Kualitas Pelayanan, KPU Kabupaten Banyumas Menjaring Masukan Masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik

Suara Purwokerto

Purwokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Rabu (21/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan, mitra kerja sama, dan masyarakat untuk memberikan masukan serta rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Rofingatun Khasanah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa FKP merupakan momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Forum ini menjadi ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, harapan, dan masukan. Ini adalah wujud komitmen KPU Kabupaten Banyumas terhadap keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan FKP sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan menjadi acuan penting untuk memberikan kepastian prosedur, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

FKP ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S.IP., M.A., dan Dosen Fakultas Hukum Unsoed, Hermawan Prasojo, S.H., M.A. Keduanya menyampaikan materi mengenai pelayanan publik pada lembaga penyelenggara pemilu dalam perspektif ilmu politik dan hukum tata negara

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, meliputi akademisi, media massa, kelompok pemilih rentan penyandang disabilitas, partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, serta pemantau Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas. Unsur pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banyuma juga turut hadir.

Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Banyumas memaparkan mekanisme dan prosedur lima jenis layanan, mulai dari Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, Layanan Kerja Sama, Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik, Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Layanan Pendidikan Pemilih. Pemaparan ini menjadi bagian dari upaya membuka ruang diskusi dan menghimpun masukan untuk penyempurnaan standar pelayanan.

Dari hasil diskusi, terdapat tiga komponen pelayanan yang memperoleh masukan dari peserta, diantaranya perbaikan SOP layanan Pemutakhiran Data Pemilih, mencantumkan nomor aduan terhadap layanan, serta perbaikan SOP layanan pada layanan verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik. Seluruh masukan tersebut dituangkan dalam berita acara dan disertai komitmen tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.

Melalui FKP ini, KPU Kabupaten Banyumas berkomitmen pada upaya penyempurnaan standar pelayanan melalui masukan dan rekomendasi dari publik dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (lai/drt)