Banyumas Dorong UMKM Percepat Sertifikasi Halal, Siap Hadapi Wajib Halal Oktober 2026

Suara Purwokerto - Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal Wilayah Jawa Tengah yang digelar di Hotel Luminor Purwokerto, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Zulpan Syarif, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Zulpan Syarif yang mewakili Kepala BPJPH Republik Indonesia mengatakan, penguatan ekosistem halal di daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian UMKM.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban regulasi. Sertifikasi juga menjadi bentuk perlindungan konsumen sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

“Langkah ini ditujukan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta kepastian hukum bagi konsumen yang menggunakan berbagai produk lokal, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, hingga jasa penyembelihan,” ujar Zulpan.

Zulpan menjelaskan, pendaftaran sertifikasi halal gratis saat ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sihalal. Namun, masih terdapat pelaku UMK yang mengalami kendala dalam menggunakan teknologi.

Karena itu, keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dinilai penting untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi, mulai dari tahap awal hingga sertifikat halal diterbitkan.

“Selain mempercepat proses sertifikasi, program ini juga terbukti menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat,” katanya.

Para P3H berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, pengurus RT hingga mahasiswa. Mereka turut membantu pelaku usaha di lapangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Zulpan menambahkan, sertifikasi halal memiliki dua tujuan strategis. Pertama, memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk.

Kedua, sertifikasi halal diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun internasional.

Menurutnya, potensi pasar halal juga mulai mendapat perhatian dari berbagai negara. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong disebut telah memanfaatkan peluang tersebut dengan memastikan produk ekspor mereka memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

“Karena itu, penguatan ekosistem halal lokal menjadi langkah krusial agar UMKM Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan mengambil peluang di pasar global,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, percepatan pembangunan ekosistem halal menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, pengembangan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sektor perbankan, lembaga keagamaan, serta berbagai pemangku kepentingan.

Terlebih, kata Lintarti, Banyumas perlu melakukan persiapan menghadapi pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.

“Persiapan matang sangat krusial agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak merasa berjalan sendiri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka,” jelasnya.

Lintarti menegaskan, sertifikasi halal tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, sertifikasi dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk.

Dengan adanya sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Banyumas diharapkan meningkat. Kondisi tersebut sekaligus dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Lintarti meminta seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi.

Menurutnya, terdapat tiga langkah yang perlu diperkuat, yakni penyatuan langkah dan konsolidasi data, pendampingan terpadu bagi pelaku usaha, serta penguatan ekonomi halal daerah.

Pendataan yang presisi diperlukan untuk mengetahui pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Selanjutnya, pendampingan dilakukan secara terpadu agar produk UMKM mampu memenuhi standar dan kriteria halal.

“Dengan mengantongi sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Banyumas dipastikan meningkat, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pembangunan ekosistem halal di Banyumas diharapkan tidak hanya mempercepat sertifikasi produk UMKM, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.