Pasien DBD dijamin Gratis

Suara Purwokerto - Pasien Penderita Demam Berdarah (DBD) di Kabupaten Banyumas akan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya surat Edaran Bupati Banyumas tanggal 20 Februari 2016   Nomor : 900/927/II/2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 900/926/II/2016 tentang Pembiayaan Perawatan Pasien DBD di Rumah Sakit  dan Puskesmas Rawat Inap.

Kabag Humas dan Protokol Agus Nur Hadie S.Sos, M.Si  menjelaskan Surat edaran Bupati tersebut berisikan tentang ketentuan-ketentuan bagi pasien DBD untuk memperoleh jaminan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan berlaku sejak ditetapkan DBD sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

" Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkannya Demam Berdarah sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu pada tanggal 15 Februari 2016 dan akan berakhir setelah ada penurunan kasus DBD" Jelasnya.

Agus juga menjelaskan, semua pasien DBD akan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan yang bersangkutan adalah penduduk Banyumas dan hasil diagnosis dekter sebagai pasien DBD.

"Pemkab Banyumas akan membiayai pasien DBD dengan kriteria Pasien tersebut merupakan penduduk Kabupaten Banyumas dibuktikan dengan KTP/KK/keterangan lainnya, hasil diagnosis oleh dokter yang merawat  sebagai pasien DBD, dirawat di Rumah Sakit klas III dan  Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kabupaten Banyumas" terangnya.

Agus menambahkan, untuk  pasien  peserta BBJS akan ditanggung sesuai dengan hak kelas perawatannya dan apabila menggunakan diatas hak kelas Perawatannya selisihnya ditanggung pasien bersangkutan.

"Untuk peserta BBJS akan dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan hak kelas perawatannya dan kalau yang bersangkutan menggunakan kelas di atas hak keperawatannya  maka biaya di atas hak kelas keperawatannya ditanggung oleh pasien itu sendiri" terangnya

Agus juga menambahkan untuk pembayaran atas tagihan kasus DBD juga didasarkan pada tarif Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs) " Ina CBGs itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim Rumah Sakit, Puskesmas dan semua penyedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Indoneisa juga merupakan sistem yang digunakan oleh pihak Rumah Sakit untuk mengajukan klaim kepada Pemerintah misalnya penderita DBD maka Sistem Ina CBGs sudah menghitung  layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut berikut pengobatannya sampai dinyatakan sembuh, atau dengan kata lain paket yang diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita" imbuhnya.  

 <!--[if gte vml 1]> <!--[endif]-->Agus juga menambahkan sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut maka surat Edaran Bupati Banyumas  nomor 900/926/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembiayaan Perawatan Pasien DBD di Rumah Sakit  dan Puskesmas Raawat Inap dinyatakan tidak berlaku lagi. (Hms.Yon)