DPRD dan Bupati Cilacap Sahkan Raperda di Sektor Perikanan, Perhubungan, dan Jaminan Kesehatan

Suara Purwokerto - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Rabu (29/10/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Pengesahan tiga Perda ini diyakini akan menjadi landasan hukum kuat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Indah Mayasari, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua Suyatno dan Sindy Syakir, Perwakilan Forkopimda, Sekretaris DPRD Basuki Priyo Nugroho, serta pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.

Salah satu Raperda yang disahkan adalah tentang Pengelolaan Perikanan. Dalam Pendapat Akhir Bupati, Syamsul Auliya Rachman menegaskan bahwa Perda ini sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan menjadi Peraturan Daerah, maka pengelolaan perikanan di daerah memiliki dasar hukum sehingga terwujud perikanan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Tujuan utama dari Perda ini mencakup peningkatan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar, serta menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan lingkungannya. Perda ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha perikanan.

Raperda kedua yang disepakati adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, khususnya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dan mengamanatkan penyelenggaraan perhubungan yang lebih terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, dan nyaman.

Menurut Mas Syamsul, Perda ini merupakan wujud dari kebijakan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian di daerah.

“Penanganan permasalahan sosial transportasi di daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan agar hasil nyata dalam mendukung pemecahan permasalahan transportasi dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Raperda inisiatif DPRD yang juga disahkan adalah tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan. Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaminan kesehatan, sebagai hak dasar setiap orang, dapat mencakup seluruh penduduk Kabupaten Cilacap.

Mas Syamsul menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas inisiasi ini karena ruang lingkup Perda ini mencakup mekanisme kepesertaan, fasilitas pelayanan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah,” pungkas Bupati Syamsul.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berkas berita acara dan pengesahan yang dilakukan oleh Bupati Cilacap dan Pimpinan DPRD Cilacap. (Sumber Kominfo Cilacap)