Lingkar Banyumas

Kesan Politik Itu Kotor Harus Diluruskan

Kamis, 26 November 2015 22.03

Pembicara menyampaikan materi dalam Seminar Menuju Pilkada Purbalingga yang Damai dan Bermartabat

Suara Purwokerto -  Trend partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu hampir selalu menurun. Pandangan bahwa politik adalah hal yang kotor jadi salah satu penyebabnya, dan itu harus diluruskan.Hal tersebut disampaikan olah dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto, Andi Ali Said Akbar dalam paparannya di Seminar Menuju Pilkada Purbalingga yang Damai dan Bermartabat di Operation Room Graha Adiguna, Komplek Pendapa Dipokusumo Purbalingga yang digelar oleh Forum Wartawan Purbalingga (FWP), Kamis (26/11).

"Perlu adanya wacana bahwa setiap kegaduhan-kegaduhan politik sebenarnya bukanlah sifat generik dari pemimpin atau wakil rakyat di Indonesia. Banyak pemimpin yang baik. Peran partai politik adalah memunculkan kembali tokoh-tokoh seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil atau Jokowi yang mampu menggugah kepercayaan masyarakat kepada pemimpin dan politik " paparnya.

Selain tanggung jawab penyelenggara pemilu dan masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga membutuhkan peran dari para calon pemimpin yang diusung. Masyarakat dinilai telah jenuh dengan karakter pemimpin yang normatif atau biasa-biasa saja, oleh karena itu dibutuhkan calon pemimpin yang tampil beda dan menawarkan visi misi yang berbeda.

"Biasanya visi misi yang ditawarkan dalam kampanye paslon bersifat normatif. Seperti tidak ada pembeda antara visi misi pemimpin terdahulu dengan calon yang sekarang, ini yang juga membuat masyarakat apatis partisipasi dalam pesta demokrasi" katanya.

Dia juga menyoroti kasus politik uang yang semakin parah, padahal tidak ada hubunganya dengan kemiskinan. Andi mencontohkan, pada 1955 tentu lebih banyak orang miskin dari pada sekarang, namun tanpa politik uang, partisipasi pemilih juga sangat tinggi. 

"Politik uang yang bertentangan dengan ajaran keagamaan, namun justru diterapkan dalam komunitas keagamaan, misalnya diterapkan dalam komunitas pengajian. Perlu adanya kesadaran antipolitik uang, perlu diujicobakan kampung Antimoney Politic

seperti yang ada di Bantul," ujarnya.


Pemateri lain, Komisioner KPU Purbalingga Divisi Hukum dan Pencalonan, Sukhedi menyampaikan, sejumlah tugas KPU Purbalingga telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ia menilai, pandangan masyarakat terhadap pemilu di Purbalingga belum sampai pada tahap apatis.

"Betapa pentingnya memilih, meskipun di Indonesia tidak ada aturan kewajiban memilih atau memilih hanya sebatas hak. Yang diharapkan dalam Pilkada kali ini adalah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yaitu menang terhormat dan yang kalah bermartabat," katanya.

Pembicara lain, pemerhati budaya Purbalingga, Djoko Tri Winarso mengatakan seorang pemimpin nantinya jangan seperti akeh gludug kurang udan atau banyak yang diomongkan atau dijanjikan, namun realisasinya tidak ada. "Pemimpin sebaiknya memiliki sikap  sepi ing pamrih, rame ing gawe" ujarnya.

Penulis: RR.RAHAYU

Editor: ANDY

Berita Terkait

Copyright ©2024 Suara Purwokerto. All Rights Reserved

Version: 1.23.3 | Build ID: FHBRa1vRFd-dgFqX1RoWX